Teori Hukum

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu oleh para ahli hukum Yunani maupun Romawi dengan membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya.

Sebelum abad ke-19, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika, dan politik. Para ahli fikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik kepada filsafat hukum dari para ahli hukum barulah terjadi pada akhir-akhir ini yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum, sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum dari ahli hukum modern didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.

MACAM – MACAM TEORI HUKUM

1. Teori Theokrasi.

Teori Theokrasi dikemukakan oleh Friederich Stahl (Jerman). Teori ini menganggap bahwa hukum itu adalah kemauan Tuhan, jadi yang menjadi dasar dari kekuatan hukum adalah kepercayaan kepada Tuhan. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama, dimana perintah-perintah Tuhan tersebut ditulis di dalam kitab-kitab suci. Teori Theokrasi ini di Barat diterima sampai zaman Renaissance (abad ke-17).

2. Teori Perjanjian Masyarakat (Contract Social) / Teori Kedaulatan Rakyat.

Pada abad ke-18, Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya yang disebut Perjanjian Masyarakat (Contract Social) atau Kedaulatan Rakyat. Teori ini menganggap bahwa dasar terjadinya suatu negara adalah perjanjian yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul “Le contract social” (1972), Rosseau mengemukakan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat. Orang menaati hukum karena orang sudah berjanji menaati hukum. Penganut dari teori ini diantaranya Thomas Hobbes, Montesquieu, dan John Locke. Hobbes menambahkan bahwa keadaan alamiah sama sekali bukanlah keadaan yang aman, adil dan makmur. Namun sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum yang dibuat manusia secara sukarela, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu. Dalam keadaan yang demikian, yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang terkuat adalah yang menang. Manusia seakan-akan merupakan binatang yang senantiasa berada dalam keadaan bermusuhan, terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa bagi manusia yang mempunyai fisik yang lebih kuat dari padanya. Keadaan tersebut dilukiskan dalam peribahasa latin “homo homini lupus” (= manusia yang satu merupakan binatang buas bagi manusia yang lain).

Dalam kepustakaan ilmu politik, dikenal ada 2 (dua) macam perjanjian masyarakat, yaitu:

– Perjanjian masyarakat yang sebenarnya (pactum uniois / pacte d’ association / social contract proper), adalah perjanjian masyarakat dengan membentuk badan kolektif bersama yang akan menampung individu-individu yang selanjutnya bersama-sama mengadakan perjanjian. Dengan perjanjian inilah maka terbentuklah societas atau masyarakat manusia.

– Perjanjian pemerintahan (pactum subjectionis / pacte de gouverment / contract of government). Bersamaan atau setelah pembentukan societas tersebut, diadakan pula perjanjian antara manusia dengan seorang atau sekelompok orang yang dengan syarat-syarat tertentu, yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan perjanjian ini, seseorang atau kelompok orang tersebut diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan atas masyarakat/rakyat. Perjanjian ini melahirkan Pemerintahan atau Negara.

Menurut Thomas Hobbes (1588-1679), dalam pactum subjectionis rakyat telah menyerahkan seluruh haknya pada raja dan hak yang telah diserahkan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jadi menurut Hobbes, negara itu seharusnya berbentuk Kerajaan Mutlak.

Sedangkan menurut John Locke (1632-1704), dalam pactum subjectionis tidak seluruh hak manusia yang diserahkan kepada penguasa, melainkan ada hak-hak yang diberikan oleh hukum alam yang tetap melekat pada diri setiap manusia. Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang terdiri dari hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik, dimana hak-hak tersebut harus dilindungi oleh raja dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, menurut John Locke, negara itu seharusnya berbentuk Kerajaan yang berundang-undang dasar.

3. Teori Kedaulatan Negara.

Tokoh-tokoh teori Kedaulatan Negara adalah Jellineck (Jerman), Paul Laband (Jerman), dan Hans Kelsen (Austria). Teori ini muncul pada abad ke-19 dan menentang teori Perjanjian Rakyat.

Teori Kedaulatan Negara menganggap bahwa:

a)      Hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuatan tak terbatas;

b)      Hukum ditaati orang karena negara menghendakinya.

4. Teori Kedaulatan Hukum.

Teori Kedaulatan Hukum muncul pada abad ke-20 dan menentang teori Kedaulatan Negara. Tokoh-tokohnya adalah Cruot (Perancis), Duguit (Perancis), dan Krabbe (Belanda). Teori ini berpendapat bahwa:

a)      Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat;

b)      Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat;

c)      Oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul “Die Lehre der Rechtssouvereinteit”, Krabbe menyebutkan bahwa:

a)      Rasa keadilanlah yang merupakan sumber hukum;

b)      Hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak;

c)      Peraturan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan orang terbanyak tidak dapat mengikat. Peraturan seperti itu bukan merupakan hukum, meskipun masih ditaati orang atau dipaksakan;

d)      Masyarakat mempunyai perasaan bagaimana hukum itu seharusnya, dan karena itulah hukum itu ada. Dan hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum yang mempunyai kewibawaan.

5. Teori Positivisme dan Utilitarianisme.

Abad ke-19, H.L.A Hart (1907), mengemukakan arti dari positivisme adalah sebagai berikut:

Hukum adalah perintah;

Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis;

Menurut John Austin, ilmu hukum diartikan sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri, dan tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui ada unsur-unsur yang bersifat historis didalamnya, namun unsur-unsur tersebut telah diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat di dalamsuatu negara.

Bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan;

Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.

Standar keadilan hendaknya didasarkan kepada kegunaannya, namum asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati;

Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual melainkan juga kepada kepentingan orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

6. Teori Hukum Murni.

Tokoh teori Hukum Murni adalah Hans Kelsen (Austria). Bukunya yang terkenal berjudul “Reine Rechslehre” (ajaran hukum murni). Teori hukum murni ini lazim dikaitkan dengan Mazhab Wina. Mazhab Wina mengetengahkan teori hukum pencarian pengetahuan yang murni, dalam arti yang paling tidak mengenal kompromi, yaitu pengetahuan yang bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya.

Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika.

Dasar-dasar pokok teori Hukum Murni adalah sebagai berikut:

Sebagaimana tujuan dari setiap ilmu, tujuan teori Hukum murni adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity);

Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan, merupakan pengetahuan tentang hukum yang ada dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada;

Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam;

Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum;

Suatu teori tentang hukum adalah formal, yaitu suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik;

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Salah satu ciri yang menonjol pada teori Hukum Murni adalah adanya suatu paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Negara dan hukum dinyatakan identik, sebab negara hanya suatu sistem perilaku manusia dan pengaturan terhadap tatanan sosial. Kekuasaan memaksa ini tidak berbeda dengan tata hukum, dengan alasan bahwa di dalam suatu masyarakat hanya satu kekuasaan yang memaksa pada saat yang sama. Bagian lain dari teori Hans Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai Grundnorm, yaitu suatu dalil yang akbar yang tidak dapat ditiadakan yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum bagaimanapun berputar-putarnya jalan itu. Grundnorm merupakan induk untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu.